Menlu RI : Myanmar Harus Mendengarkan Keinginan Rakyatnya

Menlu RI : Myanmar Harus Mendengarkan Keinginan Rakyatnya

Berita Indonesia Terbaru – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada hari Selasa (23 Februari) bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.

Pernyataannya muncul setelah kemarahan dari pengunjuk rasa anti-kudeta hingga laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong rencana Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil, seperti yang telah dijanjikan.

Para pengunjuk rasa ingin pemerintah terpilih segera dipulihkan. Beberapa meminta di media sosial untuk melakukan demonstrasi di kedutaan Indonesia di Myanmar.

“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya.

Menlu RI : Myanmar Harus Mendengarkan Keinginan Rakyatnya

“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu,” kata Retno.

Dia meminta semua pihak untuk “mengerahkan pengekangan maksimum untuk menghindari pertumpahan darah”.

Kementerian luar negeri Indonesia menolak berkomentar apakah mereka ingin hasil pemilu 8 November dihormati, tetapi seorang juru bicara mencatat bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo telah memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi atas kemenangannya pada saat itu.

Mereka juga menolak mengomentari laporan Reuters tentang rencananya, yang menyerukan ASEAN untuk menengahi antara junta dan pengunjuk rasa.

Namun mantan menteri luar negeri Indonesia mengecilkan rencana ASEAN tersebut.

Berbicara kepada CNA, Marty Natalegawa – pendahulu Retno – mengatakan: “Gagasan tentang pemilihan yang menjalankan junta adalah lucu dan sama sekali bukan starter.

“Keinginan rakyat Myanmar yang sudah diekspresikan secara demokratis harus dihormati. Komunitas internasional harus bekerja untuk pemulihan demokrasi di Myanmar.”

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuannya, setelah partai Suu Kyi menyapu pemungutan suara. Junta menjanjikan pemilu baru, tapi tanpa menetapkan jadwal yang tepat.

Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah.

Pejabat senior regional yang mengetahui proposal Indonesia untuk Myanmar mengatakan bahwa menahan para jenderal yang berkuasa pada pemilihan yang dijanjikan adalah cara paling realistis untuk membawa Myanmar ke jalur pemerintahan perwakilan. Indonesia merupakan yang terbesar dari 10 negara di blok ASEAN, termasuk juga Myanmar.

Semoga artikel ini bermanfaat untukmu ya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *