Indonesia Serukan Dukungan Penuh Untuk Aksi Kudeta Myanmar

Indonesia Serukan Dukungan Penuh Untuk Aksi Kudeta Myanmar

Berita Terbaru Indonesia – Indonesia mendorong tetangga Asia Tenggara untuk menyetujui rencana aksi atas kudeta Myanmar yang akan memenuhi junta junta untuk mengadakan pemilihan, dengan pengawas untuk memastikan mereka adil dan inklusif, kata tiga sumber yang mengetahui langkah tersebut. Proposal dari negara regional terbesar tidak memenuhi tuntutan publik para pengunjuk rasa dan beberapa negara Barat untuk segera membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pengakuan atas pemungutan suara 8 November yang dimenangkan partainya secara telak. Dua pejabat senior, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada Reuters bahwa solusi yang dipimpin secara diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah dan membantu militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Indonesia Serukan Dukungan Penuh Untuk Aksi Kudeta Myanmar

Para pengunjuk rasa mencemooh janji junta akan pemilihan baru, dengan mengatakan itu harus mengakui pemilihan yang diadakan tahun lalu. Tentara melancarkan kudeta setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuannya dalam pemilihan November. Namun junta belum memberikan jadwal pemungutan suara baru. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, antara lain, mendesak pengelompokan regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu menengahi krisis tersebut. Rencana Indonesia juga meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta dan pengunjuk rasa, menurut kedua pejabat tersebut, dan sumber ketiga yang mengetahui hal itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menolak untuk mengomentari usulan tersebut, mengatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi “akan membuat pengumuman setelah dia menyelesaikan konsultasi dengan menteri luar negeri ASEAN lainnya”. Retno telah melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara untuk menggalang dukungan di antara keanggotaan ASEAN yang berbeda untuk pertemuan puncak khusus para menteri luar negeri tentang krisis Myanmar.

Proposal Indonesia mendapat dukungan kuat dari beberapa negara ASEAN, tetapi upaya diplomatik yang sedang berlangsung menantang, kata ketiga sumber tersebut. ASEAN diatur oleh pengambilan keputusan konsensus. Para anggotanya beragam mulai dari Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, hingga negara satu partai komunis Vietnam dan Laos dan salah satu negara monarki absolut terakhir di dunia, Brunei. Myanmar juga menjadi anggota, seperti Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Salah satu pejabat senior mengatakan mengecam kudeta itu mudah tetapi kemajuan konkret bergantung pada keterlibatan dengan militer rahasia, tugas yang paling baik dilakukan oleh ASEAN, mengingat kedudukan dan hubungannya di kawasan. “Ini adalah keluarga kami jadi pendekatan kami akan berbeda,” tambah pejabat itu. Kedua pejabat senior, dan seorang diplomat regional, mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa negara ASEAN dan negara Indo-Pasifik terlibat dalam pembicaraan “jalur belakang” dengan beberapa junta, mendesak kompromi dan tidak ada pengulangan tindakan keras berdarah di masa lalu terhadap perbedaan pendapat.

“Pesan yang ingin kami kirimkan ke Myanmar adalah Anda menghadapi situasi yang berbeda dengan masa lalu,” kata pejabat senior itu.

Tetapi membujuk Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT khusus ASEAN yang diusulkan terbukti sulit, kata dua pejabat senior itu. Awalnya, mereka menolak undangan dari ketua ASEAN Brunei, dengan mengatakan kudeta bisa dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan pada Agustus. Juru bicara pemerintah Myanmar dan menteri luar negeri tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Salah satu kompromi yang mungkin adalah mengadakan pertemuan puncak di Sekretariat ASEAN di Jakarta dan tidak secara eksplisit mengatakan itu tentang Myanmar, kata kedua pejabat itu. Sangat penting bagi ASEAN untuk bertindak tegas terhadap Myanmar, kata Dewi Fortuna Anwar, seorang analis kebijakan luar negeri yang berbasis di Jakarta. “Jika ASEAN tidak berbuat apa-apa, kredibilitasnya akan hilang,” katanya. “Klaimnya atas sentralitas di Indo-Pasifik akan ditolak.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *