Indonesia Perbolehkah Sistem Vaksinasi COVID-19 Swasta

Indonesia Perbolehkah Sistem Vaksinasi COVID-19 Swasta

Berita Indonesia Terbaru – Indonesia telah mengesahkan salah satu sistem vaksinasi swasta pertama di dunia untuk dijalankan bersamaan dengan program nasionalnya sehingga perusahaan dapat membeli vaksin yang diperoleh negara untuk menyuntik staf mereka di negara terbesar di Asia Tenggara.

Inisiatif tersebut, yang disetujui oleh peraturan pemerintah, telah menuai kritik dari beberapa ahli kesehatan yang memperingatkan bahwa hal itu dapat memperburuk ketimpangan.

Negara terpadat keempat di dunia telah meluncurkan program ambisius untuk memvaksinasi 181,5 juta orang secara gratis dalam waktu sekitar satu tahun, tetapi bisnis telah mendorong cara untuk menyuntik staf lebih cepat untuk membuka ekonomi.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan dapat membeli vaksin dan menyuntik staf dan keluarganya secara gratis di puskesmas yang dikelola swasta dengan vaksin yang didistribusikan oleh perusahaan farmasi milik negara Bio Farma.

Vaksin dalam skema harus berbeda dari peluncuran saat ini, yang mencakup Sinovac Biotech China dan dijadwalkan untuk menyertakan vaksin AstraZeneca dan Novavax.

“Skema tersebut tidak dapat mengganggu peluncuran yang saat ini dilakukan oleh pemerintah,” Siti Nadia Tarmizi, seorang pejabat senior kementerian kesehatan, mengatakan pada konferensi pers pada hari Jumat, menambahkan masih ada persiapan yang harus dilakukan sebelum dapat dimulai.

 

Indonesia Perbolehkah Sistem Vaksinasi COVID-19 Swasta

 

Seorang pejabat Bio Farma mengatakan pada konferensi pers bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan Moderna Inc tentang pengamanan vaksin untuk skema swasta, sehari setelah seorang menteri mengatakan dua juta dosis vaksin Sinopharm China telah disiapkan.

Vaksin untuk kedua program membutuhkan persetujuan untuk penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh badan obat dan makanan negara tersebut.

Seorang menteri mengatakan minggu ini bahwa lebih dari 6.600 perusahaan telah mendaftar untuk skema swasta.

Jahja Setiaatmadja, presiden direktur Bank Central Asia, bank terbesar di Indonesia berdasarkan nilai pasar, mengatakan kepada Reuters bahwa pemberi pinjaman ingin mengamankan hingga 70.000 dosis.

Pagu harga vaksin akan ditentukan oleh menteri kesehatan, kata peraturan itu.

Olivia Herlinda, direktur kebijakan di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative, sebuah LSM kesehatan masyarakat, mengatakan skema tersebut dapat menimbulkan risiko korupsi dan komersialisasi dan muncul karena vaksin tetap langka.

“Vaksinasi swasta berisiko meleset dari target dan membuka akses vaksin yang tidak seimbang bagi beberapa kelompok,” katanya.

Pemerintah telah membantah risiko komersialisasi dan mengatakan akan bekerja dengan badan anti-korupsi negara itu selama peluncuran operasi.

Semoga artikel ini bermanfaat untukmu ya !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *